DPRD Bontang

DPRD Bontang Konsultasi Perbatasan ke Pemprov Kaltim

TIMUR MEDIA – Upaya DPRD Bontang untuk menyelesaikan masalah tapal batas di Sidrap, perbatasan Bontang dan Kutai Timur, terus bergulir. Satu upaya yang ditempuh DPRD Bontang adalah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Masalah tapal batas Bontang-Kutai Timur (Kutim) di Sidrap ini telah lama menjadi perbincangan. Namun, keputusannya belum rampung.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, dan Anggota Komisi l DPRD Bontang Ridwan langsung bertemu Kepala Bagian Perbatasan dan Penataan Wilayah Pemprov Kaltim Agung Masprianggono. Pertemuan berlangsung Kamis 4 Maret 2021.

Menurut Andi Faizal Sofyan Hasdam, persoalan tapal batas Sidrap Bontang-Kutim sudah bergulir sejak lama. Pada 2016, bahkan sudah ada Memorandum of Understanding (Mou) terkait penyerahan daerah Sidrap untuk masuk ke wilayah Bontang.

Saat itu, MoU terjadi pada masa jabatan Bupati Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim Mahyunadi. Masalah ini terhitung sudah tiga periode kepala daerah.

Namun, hingga tahun 2021, masalah tersebut belum menemui titik terang. Karena itu, DPRD Bontang berinisiatif berkonsultasi dengan Pemprov Kaltim, ujar Andi Faizal.

Lebih lanjut, Andi Faizal menerangkan,Pemprov Kaltim akan mempertemukan kedua instansi eksekutif dan legislatif guna menindaklanjuti persoalan tapal batas di wilayah Sidrap.

“Minggu depan kami akan bertemu untuk berdiskusi terkait tapal batas yang akan difasilitasi Pemprov Kaltim,” ujar Andi Faiz, sapaan akrabnya.

Permasalahan tapal batas di wilayah Sidrap tersebut menyangkut administrasi warga Kutim. Tetapi, mayoritas Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebagai warga Bontang.

DPRD Bontang berharap agar daerah Sidrap masuk ke wilayah administratif Bontang agar Pemkab Kutim segera memberikan kepastian untuk melepaskan wilayah Sidrap.

“Ini untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Karena kasihan kita mau membantu warga Sidrap tapi tidak bisa,” ujar Andi Faiz.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Kutim tidak hadir. (ADV)

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button