Politik

DPR Persilakan Publik Gugat UU Minerba

DPR menyadari UU ini tak bisa menggembirakan semua pihak.

Report: Ryan I Editor: Danu

TIMUR MEDIA – Sejumlah pihak berencana menggugat revisi UU Mineral dan Batubara atas UU nomor 4 tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat hukum.

Terkait rencana tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya mempersilakan publik dari elemen manapun yang tak menyukai isi setiap pasal dan ayat dapat dilakujan gugatan dan diuji ke Mahkamah Konsitusi.

“Bagus dong. Silakan, lakukan gugatan, kalau ada pasal dan ayat yang dianggap bertentangan dengan konstitusi kita, uji di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya, dilansir Bisnis, Kamis 14 Mei 2020.

Ia berpendapat, pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu jalan yang terbaik. Pihaknya menyadari jika revisi UU Minerba ini tidak menyenangkan semua pihak. Namun Sugeng mengklaim RUU ini akan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Terutama terkait tata kelola kegiatan pertambangan di Indonesia.

Sugeng berujar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan. “UU 4/2009 ini masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan,” tuturnya.

Sebelumnya, di rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama Komisi VII dengan Pemerintah pada Senin, Ketua Panitia Kerja RUU Minerba DPR Rj Bambang Wuryanto meminta pihak yang tak cocok dengan isi dari UU Minerba ini untuk melakukan judical review.

“Kalau enggak cocok, mekanisme yang ada dan isi, dilakukan judical review. Enggak perlu memborbadir Whatsapp ke anggota Panja. Mohon maaf, itu namanya teror,” katanya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button