Nasional

Diam-diam RUU Ciptaker Bakal Disahkan

Rancangan UU ini memantik kontroversi dan ditolak masyarakat.

Report: Ryan I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Di tengah penolakan keras dari masyarakat, Badan Legislasi DPR jsustru menyetujui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna Rabu mendatang.

Rapat Paripurna itu rencananya digelar 8 Oktober 2020. Kesepakatan DPR membawa RUU Ciptaker ke parpurna ini diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Sabtu 3 Oktober 2020, malam.

“Saya minta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja ini bisa kita setujui untuk kita teruskan pengambilan keputusannya di tingkat selanjutnya?” tanya Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas yang kemudian dijawab setuju oleh sebagian anggota DPR yang hadir.

Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi menyetujui RUU Cipta Kerja untuk dibawa pada pengambilan keputusan tingkat II di Paripurna.

Ketujuh fraksi itu, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sedangkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak RUU ini disahkan pada rapat paripurna mendatang.

Dalam laporannya, Wakil Panja Baleg Willy Aditya mengatakan, RUU tentang Cipta Kerja adalah RUU yang diusulkan Presiden dan menjadi RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.  Badan Legislasi membahas RUU itu dengan membentuk panja RUU Cipta Kerja.

Willy menambahkan, sejak tanggal 14 April 2020, panja telah membahas RUU Cipta Kerja dengan Pemerintah. “Pembahasan diawali dengan mengundang berbagai narasumber terkait dan membahas pasal-demi-pasal secara detail, intensif, dan dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat,” ujar Willy.

Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai, tidak ada urgensinya RUU Cipta Kerja dibahas dalam masa pandemi ini. Partai Demokrat juga menilai pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan dengan transparan. Selain itu, mantan Sekjen partai Demokrat itu juga menilai, RUU Cipta Kerja berpotensi memberangus hak pekerja dan buruh di Tanah Air.

“Berdasarkan catatan penting di atas maka izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja ini, kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif,” bebernya.

Penolakan juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Anggota Baleg DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas bagi praktik kenegaraan. Sehingga, menurutnya diperlukan pertimbangan yang matang, baik dari segi formil maupun materil.

“Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai undang-undang,” terang Ledia.

I ROL

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button