Adv

Di LKPJ, AGM Sampaikan Capaian Keberhasilan

Report: Janu| Editor: Teguh H

TIMUR MEDIA – Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, yang karib disapa AGM, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2019.

Penyampaian LKPJ itu, diutarakan AGM pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten PPU yang digelar, Selasa 31 Maret 2020 siang. Sidang dipimpin Ketua DPRD PPU, John Kenedy.

John Kenedy menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

Selanjutnya, ujar John, dalam Pasal 71 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Karena itu, lanjut John Kenedy, “Untuk melaksanakan amanat konstitusi, pada hari ini Bupati PPU akan menyampaikan LKPJ untuk penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2019,” tutur Ketua Parlemen PPU.

Bupati PPU, AGM, mengatakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan itu pertanggungjawaban mengenai akuntabilitas keuangan.

Program dan kegiatan prioritas pun ditujukan untuk layanan umum. Meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam laporannya, ia menyampaikan sejumlah capaian keberhasilan.

AGM memaparkan, secara umum capaian kinerja dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2019 memperlihatkan peningkatan yang cukup menggembirakan.

“Indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat, antara lain pada urusan pendidikan, perumahan, lingkungan hidup, perhubungan, Kebudayaan serta urusan lainnya,” tuturnya.

admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru Di tengah wabah korona, sidang paripurna tetap dilakukan. (TM)

Ia melanjutkan, dari prosentase target atau rencana yang dicapai menunjukan angka yang relatif baik. “Meski terdapat beberapa sasaran yang belum mencapai hasil yang ditargetkan dalam capaian target kinerja.”

Untuk tahun anggaran 2019, sambung AGM, tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 4 miliar.

“Dengan realisasi Rp 3,760 miliar lebih atau mencapai 93,99%,” paparnya. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, Kabupaten PPU menerima Dana Alokasi Khusus fisik sebesar Rp. 54,70 miliar lebih.

Setelah ditambah data pendamping (APBD II) menjadi Rp 55, 40 miliar lebih, dengan realisasi sebesar Rp.48,13 milyar lebih atau mencapai 88,18%.

“Terkait struktur keuangan daerah tahun 2019, APBD Kab. PPU terealisasi sebesar Rp 1,55 trilun dari target sebesar Rp 1,68 triliun atau mencapai 92,33%,” rinci AGM. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp 93,49 miliar dari target sebesar Rp 115,60 miliar.

Menurut AGM, penyusunan LKPJ tahun 2019 ini masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Aturan itu terkait Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hadir dalam Sidang Paripurna ini, Wakil Bupati PPU Hamdam, Ketua DPRD Kabupaten PPU John Kenedy, Sekkab PPU Tohar, unsur DPRD dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button