DPRD Balikpapan

Dewan Soroti PDAM Balikpapan

PDAM belum mampu menjawab substansi masalah yang dikeluhkan warga.

Report: Firdaus I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – DPRD Balikpapan menyoroti kinerja PDAM yang banyak dikeluhkan warga. Dari pelayanan, penyertaan modal, deviden sampai tarif tinggi yang naik mendadak. DPRD pun memanggil PDAM untuk melakukan rapat dengar pendapat, Kamis 16 Juli 2020.

Rapat ini menghadirkan anggota Parlemen dari Komisi II Balikpapan, Manajemen PDAM Tirta Manggar, aktivis HMI, pengamat kebijakan publik, dan sejumlah undangan. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Syukri Wahid meminta PDAM transparan terhadap pengelolaan perusahaan daerah ini. Ia menyesalkan kinerja PDAM yang dinilai buruk.

Apalagi belum selesai masalah air bersih, ratusan warga dan mahasiswa menggeruduk kantor PDAM lantarantarif tinggi yang naik mendadak.  “Ada banyak hal yang perlu dievaluasi dari PDAM,” tegas Syukri.  Pihaknya juga berencana melakukan revisi sejumlah aturan terkait pengeloaan PDAM yang dinilai memberatkan warga Balikpapan.

Pengamat Kebijakan Publik Balikpapan, Adi Supriadi. Dari simpulan rapat ini, ia menilai ada dua hal yang perlu digaris bawahi.

Adi mengatakan, PDAM tidak atau belum bisa menjawab beberapa substansi persoalan. “Di antaranya, pertama masalah tingkat kebocoran air sebesar 40%, pendapatan Rp 42 M dari penjualan air tahun 2019 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau belum bisa dijawab PDAM,” jelasnya.

Kedua, lanjut Adi, soal layanan air yang belum memenuhi standar kualitas, belum pula terjaga kuantitasnya. Termasuk masalah urunan warga sebesar Rp 485 juta untuk pengadaan pipa induk. “Atas dasar tersebut, Komisi II akan menggelar RDP berikutnya sambil memberi kesempatan pada manajemen PDAM menyiapkan jawaban,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (15/7) massa Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI menggeruduk kantor PDAM Balikpapan. Para peserta aksi mempertanyakan lonjakan tarif air bersih yang tiba-tiba menjulang tinggi.

Korlap Aksi, Iqbal Muliyono, mengatakan mereka membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, menuntut PDAM agar lebih transparan dalam membuka komponen tarif dan kenaikannya yang diatur dalam Pasal 26 Poin 2 Permendagri No 71 tahun 2016 atau peraturan yang lebih tinggi lainnya. Permendagri ini sebagai dasar menjalankan roda dan kebijakan perusahaan.

Tuntutan lain, sambung Iqbal, mendesak PDAM mengajukan revisi Perwali Balikpapan No 19 tahun 2010 soal pembebanan biayaan pipa induk kepada masyarakat. Perwali ini mengatur secara khusus Sistem Penyedian Air Minum.

“Jika tuntutan ini tidak diterima, kami akan datang kembali membawa massa yang jauh lebih besar untuk mengepung PDAM,” tegas Iqbal.

Puluhan pengunjuk rasa ini mengaku kecewa dengan PDAM yang dinilai tidak memiliki kepekaan saat kondisi warga mengalami kesulitan di masa pandemi. Mereka kesal, dengan pandemi ini tapi tarif justru naik berlipat. “Kenapa PDAM tidak turun langsung ke warga melihat kondisi ril warga,” ujar Iqbal.

Direktur Utama PDAM, Haidir Effendi menerangkan soal tarif yang naik mendadak. “Jika memang ada kesalahan pembacaan dari PDAM, maka kami akan mengembalikannya,” janjinya. Selanjutnya, Haidir mengatakan jika kelebihan tarif itu karena pemakaian ril, PDAM menawarkan opsi memberi keringanan dengan cicilan sampai akhir tahun.*ADV

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button
Close
Close