Mozaik

Dampak Sosial Korona saat Ramadhan

Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Pandemi korona diperkirakan masih akan berlangsung sampai Ramadhan.

Sebelumnya Badan Intelijen Negara, memperkirakan puncak pandemi akan berlangsung saat bulan Ramadhan. Atau sekitar April-Mei.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Kandidat Doktor Sosiologi UI, Yusdi Usman mengatakan setidaknya ada tiga dampak sosial jika pandemi ini masih berlangsung saat Ramadhan.

Pertama, jika larangan mudik secara ketat dan radikal tidak dilakukan pemerintah, kemungkinan terjadinya penyebaran dan penularan korona ke masyarakat di berbagai kota dan sampai ke pelosok-pelosok desa akan terjadi.

Jika ini terjadi, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengontrol perkembangan korona yang semakin membesar sampai ke pelosok desa.

Kedua, meningkatnya angka kemiskinan masyarakat karena tidak adanya kegiatan ekonomi produktif di kota dan desa-desa.

Saat ini, jumlah penduduk miskin menurut BPS sekitar 25 juta orang. Namun terdapat sekitar 67 juta orang yang berada pada status hampir miskin dan rentan miskin.

“Nah, 67 juta orang ini, saya perkirakan akan jatuh miskin sebagai dampak dari korona. Selain itu, sebagian kelompok kelas menengah yang terkena PHK juga akan menjadi miskin,” paparnya.

Ketiga, interaksi sosial akan dibatasi. Interaksi sosial saat Ramadhan adalah fenomena yang berlangsung di masyarakat Muslim Indonesia.

Interaksi sosial ini terjadi dalam bentuk Shalat Tarawih, silaturrahmi, dan interaksi sosial dalam kegiatan ekonomi lainnya.

Kebijakan PSBB tentu saja akan membatasi semua interaksi sosial dan memaksa masyarakat tinggal di rumah, dan atau mematuhi aturan physical distancing.

Masalahnya, tidak semua masyarakat patuh dengan anjuran ini karena berbagai hal, seperti keterpaksaan untuk bekerja di luar rumah bagi pekerja sektor informal, dan lainnya. Lebih lanjut Yusdi menyoroti kegagalan penerapan jarak sosial.

Kampanye ini menjadi tidak efektif dan gagal saat mobilitas sosial horizontal masih berlangsung di ruang publik. 

Penerapan jarak sosial hanya akan efektif jika pemerintah mau menggunakan pendekatan lockdown atau karantina wilayah secara ketat.

Meskipun biaya hidup rakyat miskin terdampak harus ditanggung pemerintah selama wabah berlangsung.

Lemahnya kontrol negara inilah yang menyebabkan jarak sosial tidak berjalan dengan baik dan bahkan cenderung gagal di ruang publik.

Bagaimanapun, Yusdi mengatakan, belum terlambat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dalam menangani wabah korona ini, terutama untuk memastikan aturan berjalan lebih efektif untuk memotong mata rantai penularan korona dalam wilayah yang lebih luas di Indonesia.

|Sumber: Rol

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button