Politik

Daftar Lengkap 86 Usulan RUU

2019

Ilustrasi

TimurMedia.com:

Report: Ryan | Editor: Basir

TIMUR MEDIA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang.

RUU ini dimasukan dalam program legislasi nasional tahun 2020-2024. Sebanyak 27 di antaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Salah satunya, RUU Ibu Kota Baru.

Berikut 86 usulan RUU di lingkungan pemerintah yang masuk dalam prolegnas jangka menengah 2020-2024.

A. Kementerian Hukum dan HAM/Kemenko Perekonomian

  1. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (super prioritas)

B. Kementerian Hukum dan HAM

  1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (carry over prioritas)
  2. RUU tentang Pemasyarakatan (operan prioritas)
  3. RUU tentang Desain Industri (operan prioritas)
  4. RUU tentang Hukum Acara Perdata (prioritas)
  5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (prioritas)
  6. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (prioritas)
  7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (prioritas)
  8. RUU tentang Paten (prioritas)
  9. RUU tentang Kepailitan (prioritas)
  10. RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (prioritas)
  11. RUU tentang Badan Usaha
  12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat (prioritas)
  13. RUU tentang Tinggi Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
  14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (Nomor 12-14 diusulkan untuk disatukan menjadi RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi)
  15. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (prioritas)
  16. RUU tentang Ekstradisi
  17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana
  18. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara
  19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  20. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  23. RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal
  24. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

C. Kementerian Keuangan

  1. RUU tentang Bea Materai (carry over prioritas)
  2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law) (prioritas)
  3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) (super prioritas)
  4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law) (prioritas)
  5. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
  6. RUU tentang Cukai
  7. RUU tentang Perlelangan
  8. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI)
  9. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
  10. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  11. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh)
  12. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (RUU PBB)
  13. RUU tentang Pasar Modal
  14. RUU tentang Dana Pensiun
  15. RUU tentang Perbankan
  16. RUU tentang Pelaporan Keuangan
  17. RUU tentang Penjaminan Polis
  18. RUU tentang Kepabeanan
  19. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI)
  20. RUU tentang Penilai
  21. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (RUU PPNPD)
  22. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN)
  23. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi)

D. Kementerian Komunikasi dan Informatika

  1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (prioritas)
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (prioritas)
  3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi

E. Kementerian Pertahanan

  1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (prioritas)
  2. RUU tentang Keamanan Nasional
  3. RUU tentang Pemasyarakatan Militer
  4. RUU tentang Perbantuan TNI kepada Polri
  5. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

F. Kementerian PPN/Bappenas

  1. RUU tentang Ibu Kota Negara (prioritas)
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (prioritas)
  3. RUU tentang Perkotaan (prioritas)

G. Kementerian Kesehatan

  1. RUU tentang Wabah (prioritas)

H. Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (prioritas)
  2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  3. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam

I. Badan Sandi dan Siber Negara

  1. RUU tentang Rahasia Negara (prioritas)
  2. RUU tentang Persandian

J. Kementerian Riset dan Teknologi

  1. RUU tentang Ketenaganukliran (prioritas)

K. Kementerian Luar Negeri

  1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

L. Kementerian Dalam Negeri

  1. RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  3. RUU tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  5. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

M. Kementerian Perdagangan

  1. RUU tentang Perlindungan Konsumen
  2. RUU tentang Metrologi

N. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

O. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  1. RUU tentang Kesetaraan Gender

P. Kementerian Pertanian

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Q. Kementerian Koperasi dan UMKM

  1. RUU tentang Perkoperasian (operan daftar komulatif terbuka) 

|Sumber: BPHN Kemenum HAM

Most Popular

To Top