BEM-Sekalimantan Melayangkan Tuntutan Terhadap Pemerintah.
Pemerintah di nilai hanya berbisnis dan tidak serius dalam menangani Pandemi Covid yang melanda
Reporter : Taufik Hidayat | Editor : Faisal
TIMUR MEDIA – Badan Eksekutif Mahasiswa Sekalimantan (BEM SEKA) menggelegar konsolidasi nasional melalui via daring pada dengan topik “kebijakan pemerintah ppkm darurat dan vaksinisasi untuk siapa?.” Jumat, 16/07/2021.
Dalam konsolidasi tersebut beberapa pendapat serta argumentasi perihal kecacatan PPKM yang menghambat perekonomian masyarakat, Fenomena Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) juga Ladang Bisnis Negara di atas penderitaan Rakyatnya turut di utarakan dan menjadi pembahasan hangat.
Husain selaku Kordinator Pusat (KORPUS) BEM Sekalimantan mengutarakan alasan mengadakan Konsolidasi tersebut.”Dengan dilaksanakan kegiatan ini memang melihat kejadian yang berada di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dalam masa Covid-19 sampai saat ini dengan melonjaknya kasus corona di indoneisa menduduki kasus pertama di dunia.” Ujar Korpus.
[media-credit id=”13″ align=”alignnone” width=”296″]
[/media-credit]
Lanjut Husein ia menjelaskan keadaan Masyarakat yang terbebani padakebijakan dan aturan baru dengan ditertibkan nya PPKM darurat, vaksinisasi prabayar dan belum lagi maraknya terjadi di beberapa daerah tindakan represif dari oknum pihak aparat sotpol pp dalam penertiban pelaku usaha dengan cara yang tidak humanis.
Indonesia dinilai menjadi episenter atau episentrum COVID-19 di Asia, menggantikan India. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, juga tidak dalam kondisi terkendali, kondisi hari ini pun berada dalam perang sulit dengan pandemi Covid-19.
Alasan mendasar dari dua kebijakan yang sudah pernah diterapkan pemerintah yaitu PSBB dan PPKM Pemerintah Indonesia dinilai gagal menangani pandemi Covid-19. Terbukti Kasus Positif Covid-19 di Indonesia melejit.
Dalam keadaan ini masyarakat tentunya merasakan beban yang sangat berat dalam kebijakan dan aturan baru dengan ditertibkan nya PPKM darurat, vaksinisasi prabayar dan belum lagi marak terjadi di beberapa daerah tindakan represif dari oknum pihak aparat sotpol pp dalam penertiban pelaku usaha dengan cara yang tidak humanis.
Melihat fenomena tersebut aliansi BEM SEKA melayangkan tuntutan pada pemerintah berupa beberapa poin sebagai berikut :
1. Menolak ppkm darurat lanjutan dan meminta pemerintah laksanakan karantina wilayah atau lockdown sesuai karantina kesehatan UU no 06 tahun 2018.
2. Meminta untuk transparansi anggaran bantuan sosial covid-19 yang di luncurkan.
3. Menolak komersialisasi vaksin, maupun swab test. Karena Negara di nilai berbisnis terhadap penderitaan Rakyat, dan oleh karena itu Negara tidak boleh menjadikan derita Rakyat sebagai ladang bisnis.
4. Mendukung kebijakan pemerintah untuk vaksinisasi secara gratis dan merata di seluruh Daerah.
5. Menuntut pertanggung jawaban Negara terhadap beberapa kasus kematian WNI usai mengikuti Vaksinasi.
6. Mengutuk keras tindakan represif aparat satpol pp kepada pelaku usaha.
#Hidupmahasiswa #Hiduprakyatindonesia
