Balikpapan

Beda Tafsir Sonhaji dengan AD/ART PKS

Report: Taufik I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Kisruh internal Partai Keadilan Sejahtera, yang memecat dua kader seniornya Syukri Wahid dan Amin Hidayat, mengejutkan publik Kota Minyak. Dua kader senior ini dikenal masyarakat sebagai kader yang loyal dengan partai, namun, keduanya dipecat.

Pemecatan itu mengacu putusan sidang MPDP Balikpapan No 02/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tgl 14 November 2021. Dengan amar putusan mengadili, dan memutuskan tiga hal. Yakni, memberhentikan sebagai anggota PKS sebagaimana diatur dalam AD/ART PKS. Mencabut keanggotaan partai. Ketiga, meminta kepada struktur organisasi PKS memproses pergantian antar waktu atau PAW dari anggota DPRD Balikpapan.

Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji, mengakui adanya putusan sidang itu. Ia menganggap keputusannya telah final jika memang ada dua anggota PKS yang melakukan kesalahan. “Memang itu wewenangnya persidangan dari ranahnya Mahkamah Partai, ya ini internal. Keputusan terkait dengan itu, ya memang disampaikan keputusan,” ujarnya, Selasa 23 November 2021.

Ia mengaku belum menerima salinannya. Tapi keputusan itu dianggap final. “Jadi kalau Syukri Wahid dan Amin Hidayat melakukan keberatan, ya itu hak beliau dan ada mekanismenya di internal partai untuk mengajukan keberatan di Mahkamah wilayah. Sementara seperti itu, saya sudah dengar keputusannya tapi saya belum baca dan belum terima putusan tertulisnya,” kata Sonhaji.

Namun, bila mengacu pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PKS terbaru, apa yang disampaikan Sonhaji justru berbeda.

Dalam AD ART PKS tahun 2021, dijelaskan dalam pasal 20 ayat  (1), “Mahkamah Partai adalah Lembaga partai di tingkat Pusat”. Pasal 21  ayat (1), “Mahkamah partai adalah pelaksana tugas dan wewenang Kemahkamahan Partai”.

AD/ ART PKS 2021. (SS dok. PKS) admintimurmedia | Timur Media | Referensi Baru

Dengan kata lain, Mahkamah Partai adalah wilayah pusat yang berada di Jakarta. Bukan dilakukan di daerah. Sedangkan sidang  MPDP bukan sidang Mahkamah Partai, sehingga keputusannya belum bersifat final dan mengikat. Perselisihan internal partai sesuai amanat UU no 2 tahun 2011 pada pasal 32 adalah, “dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh  partai politik”.

Hal itu juga diamini Syukri Wahid. Bahkan, menurutnya selama proses sidang MPDP Majelis Sidang telah melanggar Panduan Partai  No 2 tahun 2021 tentang  Kode Etik PKS,  pasal 1 ayat 15. Alasannya sidang itu seharusnya bisa menghadirkan saksi, pengujian alat bukti, ahli,  pihak lain untuk pembuktian, namun Syukri dan Amin tidak diberi hak membela diri.

“Sehingga tidak tejadi fairness dalam proses persidangan tersebut. Hal ini telah kami ajukan dalam keberatan tertulis yang dibacakan pada persidangan ke-2 tanggal 7 November 2021. Tampak sangat jelas persidangan di MPDP sudah melanggar prosedur beracara, melanggar kode etik Partai dan melanggar prinsip-prinsip hukum, keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Syukri.

Dalam AD ART PKS, pasal 11, juga dijelaskan. Anggota Partai diberhentikan keanggotaannya karena:

  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri;
  3. menjadi anggota Partai Politik lain;
  4. dilarang menjadi anggota partai politik oleh

peraturan perundang-undangan; atau

  1. melanggar Anggaran Dasar dan/atau

Anggaran Rumah Tangga.

Sedangkan hasil MPDP, pemberhentian disebabkan melanggar AD ART karena pindah ke partai lain. Menanggapi kepindahan partai ini, Syukri Wahid dan Amin Hidayat menolaknya. Alasannya, bukti yang disodorkan berupa tuduhan palsu.

Syukri dianggap loncat ke partai lain dengan bukti foto dari screenshoot sebuah postingan di sosmed. Sedangkan Amin dinilai pindah partai dengan bukti ikut pengajian di rumah Wagub Kaltim Hadi Mulyadi.

“Seharusnya kan dibuktikan dengan bukti kartu anggota partai. Tapi ini hanya berdasar foto.  Salah satu bukti yang disodorkan ke saya waktu sidang tersebut, salah satu foto kegiatan majlis ta’lim di rumah pak Wagub di Samarinda,” ujar Amin Hidayat, dalam jumpa pers, Selasa 23 November 2021.

Ia melanjutkan, “Bukti kedua, ada foto saya dengan Fahri Hamzah tahun 2018. Jadi, masih jauh sebelum ada Partai Gelora segala macam. Jadi sebenarnya hal-hal itu kelihatan banget dibuat-buatnya. Bukti itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan pindah partai. Hanya dengan kegiatan pengajian atau taklim, mereka berasumsi saya ikut partai lain,” terangnya.

Keduanya pun akan membawa kasus ini ke meja hijau.

Terpisah, Sekretaris Sidang MPDP Balikpapan Moh. Hanif enggan memberi komentarnya. “Saya tidak copy, Mas. Minta komentar sama yang lain saja,” elak Hanif.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button