Balikpapan

Balikpapan Belum Fasilitasi APD Bawaslu

Dua daerah lain, Kutim dan Kubar.

Report: Firdaus I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Bawasu Kaltim mengungkapkan, Balikpapan dan dua daerah lain belum memfasilitasi alat pelindung diri atau APD untuk Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kaltim, Syaiful, menyampaikan hal itu dalam pertemuan kordinasi Pilkada di Novotel, Sabtu 18 Juli 2020. Agenda ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan KPU se-Kaltim. Ia menjelaskan saat ini baru enam daerah yang telah memfasilitasi kebutuhan APD bagi Bawaslu.

Keenam daerah itu, yakni Samarinda, Kukar, Berau, Paser, dan Kabupaten Mahakam Ulu. “Semuanya sudah memfasilitasi. Ada yang dalam bentuk anggaran, ada yang dalam bentuk barang,” jelas Syaiful. Sedangkan Bawaslu di tiga daerah lain, sampai saat ini belum menerima bantuan serupa.

“Yaitu Balikpapan, Kutai Timur dan Kutai Barat. Tiga daerah ini Bawaslunya belum belum dapat APD,” ujarnya. Terkait Balikpapan, tambah Syaiful, baru kemarin langsung diresponden Wali Kota, Rizal Effendi.

Untuk Bawaslu Kutai Barat belum ada informasinya. “Jadi sampai saat ini Kutai Barat belum ada kepastian respon terkait APD yang bagi bawaslu, yang lain sudah di fasilitasi,” beber Syaiful. Sedangkan untuk Kutai Timur masih menunggu perkembangan selanjutnya.

Soal pengawasan, menurutnya, sudah ada ASN yang mendapat sanksi sedang dari Komisi Aparatur Sipil Negara. “Dari instansi vertikal dosen, diberi sanksi sedang,“ ungkapnya. Namun, ia tak menyebut rinci siapa dan dari daerah mana.

Ia berharap dari temuan ini Kemendagri bisa menegaskan lagi aturan netralitas PNS, terutama bagi bakal calon yang mau maju di Pilkada. Pada kesempatan ini, Syaiful juga menjelaskan gelontoran dana dari pemerintah pusat yang hanya sebesar Rp 1,2 miliar. Anggaran ini hanya digunakan untuk dua  tahapan. Pertama untuk daerah yang ada bacalon perseorangannya, yakni di enam daerah di Kaltim.

“Kedua coklit tahapan data pemilih saat ini,”urainya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button