Kaltim

APBD Kaltim Akan Disahkan Akhir Bulan

Reporter: Yoyo I Editor: Kusuma Wendi

TIMUR MEDIA – Setelah sempat ditunda, Badan Anggaran DPRD Kaltim melanjutkan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara atau KUA PPAS dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah aka TAPD. Rapat dilakukan di ruang rapat pimpinan DPRD Kaltim dan dihelat secara tertutup, Selasa 24 November 2020.

Rapat itu dimulai sekitar pukul 20.00 dan selesai sekitar pukul 22.30 Wita. Rapat turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi dan didampingi Ketua TAPD, M Sabani.

Usai rapat, Wagub Hadi mengatakan terkait proyek multi years contract akan dikonsultasikan lagi ke Kementrian Dalam Negeri. Rencananya, pada Senin mendatang akan dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS.

Menurutnya, dalam rapat itu tidak ada masalah yang substantif. Seluruh pihak telah sepakat. “Beres semua, masalah administrasi saja, kalau konten semua tidak ada masalah. Untuk kepentingan masyarakat semua tidak ada masalah,” jelas Wagub Hadi, Selasa malam.

Selama rapat, sambungnya, hanya soal prosedur yang sedikit mengalami perbedaan pendapat. Hal itu dinilai wajar, masing-masing punya argumen. Kendati berbeda dalam pandangan, tapi akhirnya secara substantif semua sepakat.

Segendang sepenarian. Hal serupa diutarakan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. “Kita menyelesaikan penyempurnaan KUA PPAS. Insya Allah kita sepakat hari Senin (30/11) sudah bisa pengesahan,” beber Makmur. Terkait usulan MYC, ia menyerahkan sepenuhnya pada Kementrian Dalam Negeri.

“Pada dasarnya itu kan kepentingan masyarakat. Jadi, semua akan dievaluasi, harapan kita semuanya dipertimbangkan sesuai kondisi keuangan kita,” jelasnya.

Sebelumnya sampai Selasa 24 November 2020 sore, bahasan itu belum disepakati. Sampai sejauh ini masih belum ada titik temu antara eksekutif dan legislatif terkait keputusan terkait KUU-PPAS. Rapat Banggar akhirnya terpaksa ditunda.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK belum bisa memastikan apa saja program yang disepakati eksekutif dan legislatif. Alasanya, harus menunggu hasil keputusan rapat yang akan dilanjutkan. “Masih harus menyesuaikan angka-angka, jadi belum bisa disebutkan mana yang disepakati mana yang tidak,” jelasnya.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button