Ekonomi

Anggaran Rp 226 Triliun Belum Diserap Daerah

Report: Didit I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Jokowi menyampaikan masih ada Rp 226 triliun anggaran yang sampai kini belum diserap pemerintah daerah. Jumlah itu menurutnya meningkat dibanding pada Oktober lalu.

Jokowi menyampaikan hal itu di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 di The Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu 24 November 2021.

“Para gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada tadi pagi saya cek ke Menkeu, masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya Rp 170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan,” ujar Jokowi.

Ia pun meminta agar anggaran itu segera diserap dan direalisasikan sebelum mengejar investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, , jumlah anggaran yang belum terserap sangat besar.

“Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya nggak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera,” kata Jokowi.

Ia bilang, idealnya ketika APBD sudah tidak ada, APBN sudah habi, baru setelah itu cari investor agar uang bisa masuk. “Logika ekonominya seperti itu,” ujarnya. Jika anggaran daerah dapat segera direalisasikan dan membuka investasi, akan memberi dampak berlipat bagi daerah dan negara.

Selain serapan anggaran daerah yang rendah, Jokowi juga menyampaikan defisit APBN yang saat ini telah mencapai Rp 548 triliun. “Sebagian APBN itu ditransfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, dan kota. Uangnya ada di APBD Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota,” katanya.

Ia menegaskan agar daerah segera menggunakan dana tersebut. Ia juga meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral dan memiliki visi serta keinginan sama memajukan daerah dan Indonesia.

Mengacu data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, per 20 November 2021 rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun 2021 sebesar 65,12 persen, APBD kabupaten 61,15 persen, dan kota 59,08 persen.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanjanya untuk tahun ini. Sebab, pemerintah pusat juga telah menyuntikkan anggaran cukup besar ke daerah.

Menurut Tirto, sebanyak Rp 700 triliun anggaran dari pusat ditransfer ke daerah. “Dan daerah juga punya ruang fiskal dari pendapatan asli daerah dan sumber lain yang sesuai Undang-undang,” ujar Tito, dilansir laman Sekretariat Kabinet, Rabu 24 November 2021.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button