AdvDPRD Balikpapan

Andi Arif: PNS Harus Netral

PNS yang berpihak bisa diberi sanksi pemecatan.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Jelang Pilkada Desember 2020, legislator Balikpapan, Andi Arif Agung mengingatkan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil di kota ini bisa bersikap netral. Rencananya, Pilkada akan dihelat pada 9 Desember mendatang.

Politisi Golkar yang juga anggota Komisi I DPRD, menegaskan sikap netral dalam ajang Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Dalam aturan itu ditegaskan PNS tidak boleh berpihak pada kepentingan manapun dalam pemilihan umum. Kami berharap mereka bisa netral di Pilkada Balikpapan,” ujar Andi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Andi Arif juga mengingatkan PNS atau ASN yang ketahuan berpihak pada salah satu kandidat akan terancam sanksi tegas.

“Sanksinya dari lisan sampai pemecatan. Jadi jangan sampai ada ASN yang mendapat sanksi karena terlibat politik praktis dalam Pilkada,” tegasnya. Ia mengingatkan sanksi itu yang juga pernah ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Di Pilkada Balikpapan 2020, hanya ada satu calon tunggal yang akan mengikuti ajang pemilihan ini. Yakni, pasangan Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz.

Ketua Bawaslu Balikpapan, Agustan  mempersilakan masyarakat melaporkan jika mengetahui ada ASN yang bersikap tidak netral atau terlibat politik praktis. Namun, laporan harus melampirkan bukti seperti foto, video dan saksi minimal dua orang.

“Kalau laporan memenuhi syarat formal dan materil maka kami akan proses laporan itu,” tegas Agustan. Setelah laporan diterima Bawaslu, lanjutnya, maka paling lama tujuh hari kalender harus diproses. Tapi kalau lewat tujuh hari tidak proses, berarti dianggap tidak ada laporan karena tidak memenuhi syarat. *Adv

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button