Ekonomi

Ancaman Gelombang PHK Massal

Krismon global 2020 tak bisa dihindari.

Report: Hendra| Editor: Isnan Rahardi

TIMUR MEDIA – Krismon global 2020 telah menyebabkan iklim bisnis di Indonesia secara merata dalam posisi melemah.

Bahkan penghentian ekspor impor akibat kebijakan pembatasan sosial makin berdampak pada sektor ekonomi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Samarinda Novel Chaniago mengatakan hampir semua sektor terimbas pada kebijakan penanganan korona.

Ia menjelaskan kegiatan ekspor Kaltim ke luar negeri mengalami hambatan sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan atau penghentian total ekspor-impor dari negara lain.

Menurutnya ekspor-impor yang dibatasi akan menyebabkan tranksaksi bisnis berkurang.

“Jadi aktivitas bisnis akan terkendala. Jika kondisi ini berkepanjangan, opsi PHK tidak bisa dihindari. Karena untuk meringankan beban operasional perusahaan,” ungkap Novel, Rabu 8 April 2020.

Ia juga mengungkap sejumlah sektor usaha bisnis yang terpaksa merumahkan karyawannya. Antara lain, bisnis perhotelan, ritel dan pariwisata.

Alasannya, sebagian besar harus berhenti beroperasi sementara waktu. “Sehingga saat tidak ada pemasukan, pilihan untuk merumahkan karyawan mau tidak mau harus ditempuh para pengusaha demi menyelamatkan usahanya,” jelasnya.

Selama ini, ujar Novel, untuk mengatasi masalah tersebut para pengusaha yang sudah terhimpit akan melakukan negosiasi dengan pekerja. Pilihannya dirumahkan atau gajinya tidak dibayar

“Kebijakannya bisa apa saja, seperti merumahkan karyawan, upahnya dibayar sebagian atau ditunda sampai situasi kembali stabil. Semuanya kembali lagi ke masing-masing perusahaan,” ungkapnya.

Tapi, lanjutnya, “Kalau situasi sulit ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bukan tidak mungkin akan berujung PHK,” jelasnya.

Ia menyarankan karena itu perlu ada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah untuk mengakomodasikan permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha dan pekerja agar terhindar dari ancaman PHK massal.

“Perlu ada bantuan dari pemerintah untuk menyelamatkan kedua pihak, pengusaha dan pekerja yang saat ini sudah berada di ujung tanduk,” tegasnya.

Misal, sarannya, cicilan ke bank bisa dijeda dalam rentang waktu tertentu. Lalu biaya-biaya terkait perpajakan bisa ditunda.

“Sebisa mungkin kami menghindari opsi PHK untuk tidak terjadi,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Balikpapan mengumpulkan data para pekerja yang terdampak korona. Imbasnya, mereka dirumahkan.

Ribuan pekerja itu terkena putus hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan tempat bekerja.

“Datanya sudah. Sementara ini ada hampir 5.000 pekerja informal yang dirumahkan. Yang PHK diperkarakan sekitar 200 orang,” jelas Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Selasa 7 April 2020.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button