Kesehatan

Amnesty: Vaksin Harus Sukarela

Report: Maya I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, pemerintah tidak bisa memberi sanksi apapun bagi siapa pun yang menolak menerima vaksin. Usman menyayangkan jika ada pemerintah daerah memberlakukan sanksi pada penolak vaksin Covid-19.

Usman menegaskan, Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi manusia. Siapa pun berhak memilih tindakan medis sesuai keinginannya.

“Dalam perspektif HAM, vaksinasi itu harus dilakukan berdasarkan kesukarelaan dari masyarakat di mana pun dan kapan pun. Apabila ada yang menolak, negara tidak boleh memidanakan, apalagi dengan pidana penjara,” tegas Usman, dikutip dari Republika, Rabu 13 Januari 2021

Usman mengapresiasi langkah vaksin Covid-19 untuk kesehatan masyarakat, terutama agar terhindar dari infeksi virus yang mematikan. Tapi, ia menyarankan, pemerintah perlu membangun kesadaran pentingnya kesehatan secara lebih serius di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pemerintah.

“Kesadaran itu menjadi tumpuan bagi suksesnya pelaksanaan pemberian vaksin,” usul Usman.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX sekaligus politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tyas mengklaim menjadi penolak pertama vaksin Covid-19. Padahal, Jokowi yang satu partai dengan Ribka telah menerima suntikan vaksin Sinovac pada Rabu.

Ribka menyatakan, pemberian vaksin pada seseorang tak bisa dipaksakan. Menurutnya, hal itu bisa saja melanggar HAM.

“Jangan main-main, saya yang pertama bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa ya pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu,” tegas Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX DPR pada Selasa (12/1).

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button