Nasional

Amnesti Internasional: Adili Polisi Banting Mahasiswa

Jika tidak dihukum, kebrutalan polisi akan terus terulang.

Reporter : Ryan| Editor : Janu

TIMUR MEDIA – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam tindakan represi kepolisian terhadap peserta unjuk rasa mahasiswa di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, , Rabu, 13 Oktober 2021.

Menurut Usman, tindakan itu tidak dapat dibenarkan sama sekali. “Aksi polisi membanting tubuh mahasiswa peserta aksi unjuk rasa adalah tindakan yang brutal. Tidak boleh dilakukan petugas polisi,” tegas Usman Hamid.

Ia menjelaskan tindakan itu jelas termasuk tindakan kriminal karena menggunakan kekuatan dan tindakan kekerasan yang tidak diperlukan (unnecessary use of force and violence).

“Negara harus membawa anggota polisi yang melakukan aksi brutal tersebut ke pengadilan untuk diadili agar ada keadilan bagi korban, dan menjadi pelajaran bagi polisi lainnya. Jika tidak, maka brutalitas polisi akan berulang,” ingat Usman.

Menurutnya kasus itu baru terjadi hanya dalam rentang waktu singkat setelah pernyataan Kapolri yang meminta jajaran Polri agar menjadi polisi humanis.

Bentrokan yang terjadi antar mahasiswa dan petugas kepolisian itu, berawal saat sejumlah mahasiswa berusaha masuk ke dalam Gedung Bupati Tangerang. Namun dihadang aparat kepolisian.

“Kita berusaha masuk, tapi dihadang, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi saja,” jelas Rohmat, salah seorang peserta aksi.

Usai peristiwa itu menjadi sorotan publik, polisi berinisial NP yang membanting M Faris (21) saat unjuk rasa, akhirnya meminta maaf secara terbuka.

“Oknum NP sudah meminta maaf secara langsung kepada saudara MFA dan orang tua saudara MFA. Tindakan tersebut refleks dan tidak ada tujuan mencelakai,” kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro dalam jumpa pers, Rabu.

Menurutnya pengamanan aksi demo dalam perayaan HUT ke-389 itu telah sesuai prosedur pengamanan aksi demonstrasi. Wahyu membantah jika dalam penanganan aksi itu terjadi tindak kekerasan.

“Tidak ada kekerasan hari ini. Kalau masih ada kekerasan berarti oknum anggota itu akan saya tindak tegas,” ujarnya.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Teo Refelsen juga meminta agar polisi itu diberi sanksi. Ia menilai aksi itu tidak cukup hanya dengan meminta maaf pada korban dan keluarganya.

“Permintaan maaf tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan tindakan brutal polisi. Pelaku harus bertanggung jawab secara pidana, etik dan disiplin. Jika tidak, kebrutalan polisi seperti ini akan terus berulang. Selain itu institusi kepolisian harus bertanggungjawab atas pemulihan korban, baik fisik maupun psikis,” tegasnya.

Aksi tersebut juga membuat pihak Mabes Polri langsung turun tangan. Divisi Propam Polri segera menuju Polda Banten untuk proses pemeriksaan. “Propam Mabes Polri turun ke Polda Banten, anggota sekarang sedang diperiksa,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

Sebelumnya diberitakan, petugas kepolisian membanting seorang mahasiswa yang tengah melakukan aksi unjuk rasa. Para mahasiswa melakukan demonstrasi pada HUT ke-359 Kabupaten Tangerang, Rabu 13 Oktober 2021.

Namun, di tengah aksi, oknum polisi membanting mahasiswa hingga kejang dan pingsan.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button