Politik

Agus Amri Soroti Opini Sesat

Report: Taufik Hidayat I Editor: Basir

TIMUR MEDIA – Gugatan anggota Parlemen Balikpapan Syukri Wahid terhadap PKS, memasuki babak baru. Kuasa Hukum Syukri, Agus Amri, memastikan pihaknya mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sebagaimana diketahui sejak Januari 2022, dua legislator tersohor menggugat PKS Balikpapan ke PN Balikpapan. Pada 10 Agustus 2022, PN memutuskan gugatan keduanya tidak dapat diterima alias NO.

Syukri Wahid dan Amin Hidayat menggugat PKS lantaran upaya pemecatan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Karena banyaknya kejanggalan dalam proses upaya pemecatan itu mereka menggugatnya ke PN Balikpapan. Putusan PN tidak menerima gugatan terkait dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2022/PN Bpp untuk Syukri Wahid, dan nomor 38/Pdt.G/2022/PN Bpp atas penggugat Amin Hidayat. Sebabnya, gugatan dianggap hakim cacat formil. Putusan itu diterbitkan pada Selasa 10 Agustus 2022 silam.

Namun usai putusan itu dikeluarkan, Agus Amri menganalisa ada upaya negatif yang menggiring opini masyarakat. Ia pun menekankan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi keliru atau menyesatkan publik.

Agus menyampaikan hal itu saat jumpa pers, pada Kamis 18 Agustus 2022.

Menurut Agus Amri, putusan hakim PN Balikapapan menilai gugatannya prematur dan diputuskan tidak diterima. “NO namanya atau niet ontvankelijke verklaard. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara putusan ditolak dengan putusan yang dinyatakan tidak diterima atau NO,” tegasnya.

Diterangkan Agus, kalau putusan ditolak , materi perkara itu sudah benar-benar diperiksa, sudah diteliti dan dinyatakan ditolak secara materil. Sedangkan putusan NO atau tidak diterima, berarti hakim tidak memeriksa pokok gugatan. Hanya melihat bahwa secara formil ini prematur.

Perlu ditunggu dulu proses dari internal partai.

“Padahal yang kita gugat bukan tentang hasilnya, tapi proses di internal partainya. Bayangkan kalau kita tunggu hasil, padahal justru prosesnya itu yang kita minta agar diperiksa pengadilan. Sebab prosesnya (pemecetan dari DPC PKS Balikpapan), terdapat banyak kecacatan. Jadi ini bertolak belakang dengan apa yang kami minta agar pengadilan memeriksa,” jelas Agus.

Agus menekankan, “Itulah alasan kenapa kemudian, kita keberatan. Kita minta pengadilan memeriksa kembali. Kita minta pemeriksaan di tingkat banding. Sebab ada proses yang tidak prosedural,” ujarnya.

Pihaknya mengajukan banding atas putusan PN Balikpapan yang menyatakan putusan tidak diterima. Pengajuan banding telah dilakukan 16 Agutus 2022, melalui surat bernomor 22/Pdt.G/2022/PN.Bpp.

“Jadi, menyesatkan kalau ada opini yang menyatakan gugatan ditolak. Enggak, bukan ditolak gugatannya tapi tidak diterima, dianggap terlalu prematur. Berarti gugatan tidak diperiksa pokok gugatannya. Jadi biar masyarakat juga perlu tahu agar tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan dari pihak-pihak yang mencoba menggiring opini seolah gugatan kita ditolak,” tegas Agus Amri.

Dalam perkara kliennya, ia menilai tidak ada pihak yang menang atau kalah. Sebab. Majelis hakim belum memeriksa pokok gugatan yang diajukan.

“Ini belum ada menang, belum ada kalah. Yang kedua, ini belum inkrah, belum ada kekuatan hukum. Kita masih melakukan proses banding terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.”

Mengacu aturan hukum yang berlaku, dasar pemberian putusan NO atau tidak dapat diterima,  termaktub dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

Sedangkan gugatan ditolak, dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menjelaskan bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya mesti ditolak. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya.

PAW Tidak Bisa Asal

Disinggung soal gencarnya upaya PAW atau Pergantian Antar Waktu atas Syukri dan Amin, PKS Balikpapan tidak bisa melakukannya dengan asal-asalan. Apalagi hanya dengan pemecatan sepihak. Sebab, proses PAW melibatkan DPRD. Sedangkan antara partai dan DPRD, dua kamar yang berbeda.

Terkait hal itu, Syukri Wahid menjelaskan, Dalam UU MD3, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Tatib, ditegaskan jika tidak bisa serta merta seseorang di PAW.

Syarat bisa PAW pun hanya ada tiga. Yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari partai. Dalam hal seseorang diberhentikan dari partai melakukan langkah hukum, maka PAW ditunda sampai memiliki kekuatan hukum atau inkrah.

“Karena saya sedang melakukan langkah hukum, maka tunggu inkrah. Nah kapan inkrahnya, ya wallahu alammu bisshawab, tergantung pengadilan,” terang Syukri.

I Timur Media Network

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button