NEWS

AGSI Protes Pelajaran Sejarah Terancam Hilang

Seluruh WNI wajib mengetahui sejarah.

Report: Ryan I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Asosiasi Guru Sejarah Indonesia atau AGSI membuat petisi berjudul “Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa”. Petisi ini diunggah sejak 14 September 2020, di situs Change.org.

Protes ini dilayangkan setelah draf sosialisasi  Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional beredar di grup WhatsApp para guru.

Para guru sejarah kecewa draf tersebut menjadikan pelajaran Sejarah tidak lagi menjadi matpel wajib di jenjang SMA/SMK. Per 18 September 2020 sore hari, petisi telah ditandatangani lebih dari 9 ribu akun.

Dalam petisi, AGSI merasa hilangnya Sejarah dari kewajiban belajar murid membuat anak muda kehilangan identitas. Sejarah dianggap ampuh memperkuat jati diri dan karakter manusia sekaligus alat pemersatu bangsa. Karena itu, pelajaran Sejarah di SMA/SMK perlu jadi keharusan, bukan pilihan.

Di Kurikulum 2013, Sejarah ditempatkan sebagai matpel wajib bagi siswa SMA jurusan IPA dan IPS. Posisi ini rentan tergusur saat Kemendikbud merampingkan kurikulum baru yang diluncurkan Maret 2021.

“Sekarang kita ada tim yang kuat yang sedang melaksanakan mandat untuk melakukan penyederhanaan dan rasionalisasi kurikulum 2013 yang untuk tahun 2021 akan mulai kita coba di berbagai macam sekolah penggerak kita,” ujar Mendikbud Nadiem Makarim, dilansir Detik.

Dalam draf kurikulum terbaru, Sejarah hanya akan diperoleh siswa SMA kelas X. Itu pun tergabung dalam satu matpel besar berjudul IPS. Baru di kelas XI dan XII siswa menerima pelajaran Sejarah tersendiri, itu pun jika masuk jurusan IPS. Teruntuk siswa SMK, mapel Sejarah akan dihapuskan sepenuhnya.

Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana yang juga tim penyederhanaan kurikulum mengaku kaget saat mendapatkan draf ini.

“Saya jujur, tidak tahu gambaran struktur kurikulum yang pasti. Selama ini, semua masih samar-samar bentuknya. Sebab, struktur kurikulum sudah masuk ring satu kebijakan, di antaranya eselon 1 dan 2 setingkat menteri. Kalau boleh jujur, saya kecolongan, khususnya di mapel Sejarah,” ujar Sumardiansyah,  dikutip dari VICE.

Ia mengklaim petisi AGSI sudah ditandatangani tokoh seperti Eros Djarot, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, dan pengusaha Jaya Suprana. Bersama AGSI, petisi guru Sejarah dilakukan lantaran beberapa alasan.

Pertama, menyebarkan isu ini ke publik agar bisa jadi perhatian nasional. Kedua, sebagai langkah preventif. “Kalau pengalaman, beberapa kali muncul file yang katanya draf, ketika enggak ada yang mengkritisi, langsung jadi satu produk hukum. Makanya, kami memilih langkah preventif dengan protes dan petisi  biarpun itu masih berupa draf. Ini bukan paranoid, cuma pencegahan sebelum jadi keputusan,” ujar Sumaridyansah.

Kabar terakhir, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Maman Fathurrohman telah mengatakan, draf penyederhanaan masih dalam pembahasan dan belum final. Ia juga membela instansinya dengan menyebut, pemerintah senantiasa mendengarkan usulan dari akademisi maupun para guru.

Sejarawan dan editor pelaksana Jurnal Sejarah Andi Achdian masuk dalam barisan yang tidak sepakat dengan draf kurikulum terbaru ini. Ia menilai, pemerintah sebaiknya tidak melihat pelajaran Sejarah sebagai pengetahuan teknis hafalan. Sebab, pendidikan sejarah terkait dengan eksistensi sebuah bangsa dan identitasnya yang perlu dipelajari setiap orang.

“Sejarah bukan cuma proses pengetahuan, tapi bagaimana orang tahu siapa dirinya, bagaimana bangsanya. Jadi ya mau tukang parkir atau ahli matematika, harus tahu sejarah kita,” ujarnya.

“Kalau ditanya sikap saya, saya bakal bilang semua warga negara Indonesia harus tahu sejarah, negara wajib mengajarkan sejarah kepada warga negaranya. Itu mutlak, enggak bisa enggak.”

I Sumber: VICE

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button