DPRD Balikpapan

Abdulloh Tunggu Hasil Evaluasi Lockdown

Pakar menilai lockdown akhir pekan tidak efektif.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Isnan

TIMUR MEDIA – Parlemen Balikpapan masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk melakukan evaluasi terkait penerapan lockdown atau kebijakan Kaltim Silent, selama Sabtu dan Minggu, 6-7 Februari 2021.

Ketua Parlemen Balikpapan, Abdulloh, mengatakan pihaknya belum mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan ini.

“Evaluasinya kita akan melihat laporan dari Dinas Kesehatan Kota,” ujar Abdulloh, Minggu. Ia berharap kebijakan itu bisa membantu menekan kasus Covid-19, khususnya di Balikpapan.

“Dampak dari dua hari tutup itu plusnya apa, minusnya apa, apakah ada penyebaran Covid-19 yang semakin menympit atau meluas,” katanya.

Menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai hal itu tidak efektif.

“Tidak akan efektif lockdown akhir pekan,” tegas Dicky, dari balik ponselnya, Minggu 7 Januari 2021. Ia menilai lockdown tiap akhir pekan sebagai bentuk kebingungan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan tersebut justru meresahkan dan merugikan masyarakat. Terutama masyarakat kecil.

“Ini kayak kebingungan, sudah kehabisan cara akhirnya menerapkan lockdown akhir pekan. Padahal sama sekali tidak efektif,” tegasnya. Kendati demikian, ia tetap memberi apresiasi terhadap pemerintah daerah yang melakukan pelbagai inovasi untuk menekan kasus Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman. (dok, Pribadi)

Menurutnya hal itu juga terkait regulasi. Untuk itu, ia menyarankan agar DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 tahu 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini dirasa mendesak agar penanganan Covid-19 di Indonesia bisa ditekan secepat dan seefektif mungkin.

“Betul, lockdown dua hari tidak bisa, walaupun semua provinsi melakukannya, tetep enggak bisa, terlalu pendek. Masa inkubasinya bukan dua hari, walau weekend virusnya enggak ikutan libur kan. Jadi saat ini titik pentingnya adalah regulasi. DPR segera revisi UU Kekarantinaan,” ujarnya.

Ia menilai lebih baik kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dibanding cara lain. Yang paling utama adalah 3 T. “Kalau mau akhir pekan dibuat 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, seperti di Australia. Bukan dengan lockdown,” saran Dicky.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button