Nasional

73 Persen Badan Publik Tak Transparan

Report: Maya I Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – Memasuki 10 tahun, pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masih banyak Badan Publik yang belum patuh melaksanakan UU tersebut. Padahal Badan Publik diwajibkan melaksanakan UU sejak 2010.

Hal itu tampak dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan BP yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat tahun 2020.

Ketua KI Pusat Gede Narayana menjelaskan dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, mereka dinilai masih tidak transparan.

Rincian ketidak patuhan Badan Publik itu, di antaranya 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori cukup informatif, 13,51 persen (47 BP) kurang informatif dan 41,95 persen (146 BP) tidak informatif.

Rentang penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa. Hasilnya, untuk kategori BP informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan menuju informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nilai setiap kategori, yaitu informatif bernilai 90-100, menuju Informatif  80-89,9 sedangkan cukup informatif hanya bernilai 60-79,9 termasuk rendah keterbukaan informasinya, kurang informatif 40-59,9, dan tidak informatif atau 0-39,9, ternyata masih ada BP bernilai di bawah 10 bahkan 0.

“Besarnya presentase BP yang masih masuk kategori cukup informatif, kurang informatif bahkan tidak informatif masih memperihatinkan, maka harus digaris bawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP,” tegas Gede .

Menurutnya, kondisi yang memperihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara pemerintah, BP dan Komisi Informasi. Ia juga menyampaikan bahwa masih diperlukan dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button