Balikpapan

70% APBD Dihabiskan untuk PNS

🅣🅘🅜🅤🅡 🅜🅔🅓🅘🅐

TimurMedia.com:

Anggaran jumbo RAPBD di item belanja langsung Dinas Pendidikan Balikpapan. (Ist)

Report: Hendra| Editor: Abi K

TIMUR MEDIA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan data mengejutkan. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sebesar 31% habis untuk perjalanan dinas dan jasa kantor.

Kemudian 36% APBD habis untuk belanja gaji pegawai. “Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda,” geram Sri.

Ia menyampaikan hal itu saat memberi pidato pada acara sosialisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020. 

Dalam pidatonya, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya dengan baik.

Ia menyesalkan, efisiensi dalam pengelolaan APBD kurang.

“Efisiensi kurang. Porsi belanja pegawai tinggi 36%. Kemudian penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas,” ujar Sri.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani meminta para PNS pemda untuk tidak sering jalan-jalan dengan alasan sosialisasi. Sehingga menyebabkan anggaran perjalanan dinas menjadi bengkak.

“Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan. “Makanya sisa-sisa itu untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi. Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus, program dan kegiatan itu bermacam-macam,” katanya.

Apa yang disampaikan Menkeu Sri ada benarnya. Hal itu diketahui saat TIMUR MEDIA, menelisik angka-angka dalam Rancangan APBD Balikpapan tahun 2020.

Dalam Rancangan Pagu Indikatif KUU/PPAS tahun 2020, misalnya. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan dalam item:

  • Penyediaan alat tulis kantor Rp 200 juta.
  • Rapat-rapat koordinasi Rp 423,5 juta.
  • Penyediaan Jasa Administrasi Rp 695 juta.

Begitu pun dengan Dinas Kesehatan, item:

  • Penyediaan alat tulis kantor Rp 230 juta.
  • Rapat-rapat koordinasi Rp 500 juta.
  • Penyediaan Jasa Administrasi Rp 383 juta.

Begitu juga di Dinas Pekerjaan Umum, item:

  • Penyediaan alat tulis kantor Rp 125 juta.
  • Rapat-rapat koordinasi Rp 473 juta.
  • Penyediaan Jasa Administrasi Rp 1,2 miliar.

Pengeluaran jumbo untuk hal-hal seperti di atas nyaris merata di seluruh SKPD Balikpapan.

🅣🅘🅜🅤🅡 🅜🅔🅓🅘🅐

Most Popular

To Top