Politik

33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021

RUU HIP, berubah nama menjadi RUU BPIP.

Report: Taufik Hidayat I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, dan DPD RI menyepakati 33 Rancangan Undang-undang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Baleg DPR bersama Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPD, Kamis 14 Januari 2021. Rapat dipimpin Ketua Baleg, Supratman Andi Atgas.

Seluruh peserta rapat menyetujui 33 RUU itu untuk dibahas tahun depan sebagai prioritas. “Apakah rancangan Prolegnas tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan 2020-2024, bisa disetujui? Setuju ya? Dengan catatan,” ujar Supratman, yang dijawab koor setuju dari peserta rapat.

Dengan demikian, dari usulan awal sebanyak 38 RUU, hanya tersisa lima yang tidak masuk Prolegnas prioritas tahun depan. Yakni, RUU HIP, RUU Jabatan Hakim, RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU BI. Namun, ada juga RUU yang baru masuk, yaitu RUU BPIP. RUU HIP sempat mengundang kontroversi karena ditolak sejumlah kalangan. Kemudian, RUU itu diubah menjadi RUU BPIP.

Dari 33 RUU yang disetujui untuk dibahas tahun depan, sebanyak 20 RUU usulan DPR RI, 9 RUU usulan pemerintah, dua RUU usulan pemerintah dan DPR, serta dua RUU usulan DPD. Berikut daftar rinci RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas 2021, sesuai masing-masing usulan.

RUU usulan dari DPR RI:

  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
  3. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI
  4. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
  5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
  6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
  7. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
  8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
  9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
  10. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
  11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
  12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
  13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
  14. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI
  15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
  16. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
  17. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
  18. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
  19. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
  20. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI

RUU dari usulan Pemerintah:

  1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
  3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
  4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
  7. RUU tentang Hukum Acara Perdata
  8. RUU tentang Wabah
  9. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

RUU usulan dari DPR RI dan Pemerintah:

  1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
  2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

RUU Usulan DPD RI:

  1. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa
  2. RUU tentang Daerah Kepulauan.
Selengkapnya...

Terkait

Back to top button