Ibu Kota Baru

2.350 PNS Dipindah ke Ibu Kota Baru

Rencana pemindahan PNS dilakukan tahun 2022.

Reporter : Agus Setiawan Andy| Editor : Kusuma Wendi

TIMUR MEDIA – Ribuan Pegawai Negeri Sipil serta TNI-Polri telah punya jadwal untuk dipindah ke Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. PNS akan mulai pindah tahun depan diikuti dengan TNI-Polri.

Rencananya PNS akan pindah lebih dulu pada tahun 2022. Dari informasi dari Badan Kepegawaian Negara, proses pemindahan ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 5,5 miliar.

Menurut Plt Kepala BKN Buma Haria Wibisana, anggaran itu diperuntukkan memindahkan PNS sebanyak 2.350 orang.

“Program prioritas BKN yang kedua pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 5,5 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, beberapa waktu lalu.

Untuk TNI-Polri akan mulai pindah tahun 2023. Namun belum ada informasi jumlah personel yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi menjelaskan TNI-Polri jadi bagian yang harus pindah lebih dulu, sebab untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.

Ia menilai waktu sudah mendesak. Karena itu harus menjadi prioritas dan pemerintah dapat berjalan. “Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” ujar Rudy.

Menurutnya, ditargetkan pengesahan Rancangan Undang-undang pemindahan Ibu Kota Baru bisa rampung pada akhir tahun ini. Jika sesuai rencana, maka mulai tahun depan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun.

Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta. “Sangat dimungkinkan. KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk. Nanti kita harus pastikan kan melalui proses,” ujarnya.

Dari dokumen Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2022, pemindahan Ibu Kota Baru terus berlanjut. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan. Ini jadi salah satu program prioritas nasional pemerintah tahun depan. Pembangunan masuk pada strategi percepatan pertumbuhan serta pengembangan wilayah Kalimantan.

Kawasan perkotaan di Kalimantan juga akan dikembangkan dengan tujuan mendukung pembangunan Ibu Kota Baru. Dengan begitu dapat mendukung kawasan industri dan pariwisata.

Dalam dokumen itu juga dijelaskan rencana itu termasuk Banjarmasin dan kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanann wilayah dan pendukung kawasan industri serta pariwisata. Selain itu juga ada Balikpapan dan Samarinda yang menjadi kota penyangga bagi Ibu Kota Baru.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button