Penajam Paser Utara

102 Dokumen KPU PPU Disita Kejari

Kejari dalami pihak rekanan yang terlibat dalam proyek di Pilkada PPU 2018.

Report: Maya I Editor: Fai

TIMUR MEDIA – Penyidik Kejaksaan Negeri PPU, menyita buku kas umum dan surat dokumen SPJ Pengeluaran Pilkada PPU tahun 2018 serta SPJ Pemilu 2019. Totalnya ada 102 dokumen KPU PPU.

Ratusan dokumen itu disita usai Kejari menggeledah kantor KPU PPU, Senin 14 September 2020. “Yang digeledah hanya dua ruangan. Ruang sekretaris dan keuangan. Total dokumen yang dibawa ada 102,” jelas Ketua KPU PPU, Irwan Syahwana.

Penggeledahan dilakukan setelah Sekretaris KPU PPU yang juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pengguna anggaran ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka S, diduga tekait kasus penyelewengan dana Pilkada 2018.

Irwan mengatakan, usai prosesi penggeledahan ada kesepakatan bersama antara KPU dengan Kejari PPU. Pihaknya meminta penundaan permintaan berkas atau dokumen lain sampai ada jawaban dari Inspektorat KPU RI.

Jawaban itu dibutuhkan karena Inspektorat KPU RI bertindak sebagai pengawas internal di KPU PPU. “Kami butuh petunjuk dan arahan lanjutan dari Inspektorat KPU RI atas dokumen yang sudah disita dan diminta berikutnya,” katanya.

Menurut Irwan, Kejari PPU tidak ada niat melakukan penggeledahan detil, meski seluruh berkas di dua ruangan sempat dibongkar. Penggeledahan, sebutnya, terpaksa dilakukan karena tersangka dinilai Kejari PPU tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam penjelasannya.

“Semua berkas di KPU PPU sempat dibongkar, tapi tidak semua dibawa, karena kami kemarin minta waktu untuk ditunda sampai ada jawaban dari Inspektorat KPU RI,” ujarnya.

Kejari PPU masih mendalami dugaan penyelewengan dana Pilkada 2018. Diduga ada penyelewengan dana yang digunakan dari total Rp 21 miliar.

Kepala Kejari PPU I Ketut Kasna Dedi mengungkapkan, pihaknya melakukan penggeledahan terkait penanganan perkara yang ditanganinya. Saat ini sedang dilakukan dalam proses penyidikan. “Karena sampai sekarang tersangka tidak kooperatif menyerahkan data dukung kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018,” jelas Ketut Kasna Dedi.

Menurutnya dana hibah yang digunakan dalam Pilkada PPU tahun 2018 digelontorkan sebesar Rp 26 milliar, namun yang digunakan sebesar Rp 21 milliar. Pihaknya belum dapat menghitung kerugian negara secara detil. Tersangka juga tidak bisa menjabarkan dana dari Rp 21 milliar dari mana saja.

”Tetapi potensi kerugiannya sudah kami temukan, salah satu upaya kami disini juga melakukan penggeledahan. Fakta baru juga kami temukan, ada data yang disimpan di rumah yang bersangkutan,” ujarnya. Kejari juga mendalami pihak rekanan yang ikut dalam proyek-proyek di Pilkada PPU 2018.

Selengkapnya...

Terkait

Back to top button